archives

Penerbangan Umum

This category contains 5 posts

Air Navigation Charges 202: ANC Implementation in Indonesia

Artikel ini merupakan lanjutan dari Air Navigation Charges 101: Introduction, yang menjelaskan lebih luas mengenai implementasi air navigation charges di Indonesia. Dimana kedua artikel merupakan rangkaian dari trilogi artikel ANC yang akan ditutup dengan artikel terakhir Air Navigation Charges 303: Building an Air Navigation Charges Financial and Pricing Model. Continue reading

Advertisements

Air Navigation Charges 101: Introduction

Hingga saat ini masih sering terdengar komentar murahnya tarif navigasi penerbangan (air navigation charges) di Indonesia dibanding di Australia. Secara kasat mata tarif navigasi penerbangan enroute di Indonesia yang “hanya” $0.65 (enam puluh lima sen US Dollar) per route unit, jauh lebih rendah dibanding tarif navigasi penerbangan enroute Australia sekitar $4 (empat US Dollar) per route unit. Apalagi bila dibandingkan dengan tarif enroute di beberapa negara Eropa yang tergabung dalam Eurocontrol yang berkisar €70 (tujuh puluh euro) per route unit. Apakah benar tarif navigasi Indonesia amat sangat murah? Continue reading

Pengantar Aviation System Block Upgrade (ASBU)

Pada tahun 1983, ICAO membentuk komite spesial untuk membahas Future Air Navigation System Konsep (FANS) yang berhubungan dengan masa depan Air Traffic Management (ATM). Laporan FANS yang terbit pada tahun 1988 menjadi basis strategi pengembangan industri navigasi penerbangan melalui digital CNS (Communication, Navigation, Surveillance) menggunakan satelit dan datalink. ICAO selanjutnya mengembangkan sebuah framework industri transportasi udara yang disebut dengan Aviation System Block Upgrade (ASBU) untuk menyelaraskan perkembangan dan implementasi CNS/ATM di berbagai belahan dunia Continue reading

Selamat datang Air Navigation Indonesia! ONE SKY ONE PROVIDER

Mimpi bersatunya ATC se-Indonesia dalam suatu wadah telah semakin dekat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN no. SK.15/MBU/2013 tentang dibentuknya Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).
Berikut adalah hasil rangkuman dari perkembangan beberapa hari setelah Direksi PPNPI dilantik sekaligus sebagai catatan bagi insan penerbangan dan momentum bersejarah bagi dunia penerbangan Indonesia Continue reading

Struktur Organisasi untuk PPNPI (Bagian I)

Mayoritas air traffic controller se-Indonesia memimpikan adanya penyatuan pelayanan lalu lintas udara sejak isunya bergulir tahun 1995 (blueprint ATS Indonesia) hingga terbitnya Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Meski hingga kini belum terbentuk, namun berita tentang PPNPI (Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) semakin santer. Yang menjadi perhatian saat ini adalah “isi” dari perusahaan tersebut.

Tidak banyak dokumen yang beredar baik dari pemerintah (Kementrian Perhubungan maupun BUMN) atau ATS Provider (Angkasa Pura I & II) yang menggambarkan sistem pengorganisasian PPNPI seperti status pegawai, sistem penggajian (remunerasi), proses transfer dan lain sebagainya. Tiga artikel bersambung berikut ini akan mencoba menjelaskan analisis sederhana yang digunakan dalam kajian mengenai struktur organisasi. Bagian pertama memaparkan teori organisasi yang dijadikan acuan, bagian kedua akan menganalisis kondisi struktur yang sekarang digunakan Angkasa Pura dan DGCA, dan bagian ketiga menjelaskan alasan dan argumentasi akan struktur yang diajukan. Continue reading

BlogStats

  • 56,649 hits

Arsip

Advertisements